Caption: Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono
INFORUHAY LEBAK – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menyoroti persoalan parliamentary threshold yang dinilai menjadi salah satu tantangan partainya menghadapi Pemilu 2029.
Menurut Mardiono, perolehan suara PPP di sejumlah daerah belum sepenuhnya berbanding lurus dengan perolehan kursi di tingkat nasional. Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi partai untuk memperkuat basis suara secara lebih merata.
Hal itu disampaikan Mardiono usai menghadiri pengukuhan Pengurus Harian DPW dan DPJ PPP se-Provinsi Banten di Kabupaten Lebak, Senin (21/9/2026).
“Suara daerah kabupaten/kota dan suara di provinsi kemudian suara di pusat itu memang tidak berbanding lurus. Ini menjadi evaluasi utama agar kita mendapatkan suara yang lebih merata di 2029 nanti,” kata Mardiono.
Ia menegaskan PPP siap menghadapi perubahan aturan pemilu, termasuk apabila parliamentary threshold ditetapkan lebih tinggi. Namun, Mardiono mengingatkan agar aturan tersebut tetap memberi ruang kompetisi bagi seluruh kelompok politik.
“Pemilu bukan tempat untuk mengeliminasi anak bangsa atau kelompok-kelompok di tengah-tengah bangsa,” tegasnya.
Di sisi lain, PPP tengah mempercepat konsolidasi organisasi hingga tingkat akar rumput. Mardiono menargetkan konsolidasi sampai tingkat kecamatan dan kelurahan selesai pada akhir 2026 atau paling lambat awal 2027.
Konsolidasi tersebut dinilai menjadi bagian penting untuk memperkuat struktur partai sekaligus menghadapi tahapan politik menuju Pemilu 2029.
Mardiono juga menekankan agar dinamika internal partai diselesaikan melalui mekanisme organisasi. Kritik terhadap pimpinan, kata dia, tetap terbuka selama bersifat konstruktif dan tidak keluar dari AD/ART.
“Organisasi ini adalah keluarga dan harus bersifat kolektif,” pungkasnya. (Budi Purnama).
