Caption: GMNI Kabupaten Lebak
INFORUHAY LEBAK – Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kabupaten Lebak menyoroti konsistensi kebijakan pemerintah, terutama terkait efisiensi anggaran, pelaksanaan program strategis nasional, dan pemenuhan hak dasar masyarakat.
Ketua DPC GMNI Lebak, Musail Waedurat, menilai keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari banyaknya program yang diluncurkan maupun besarnya anggaran yang dialokasikan. Menurutnya, indikator utama pembangunan harus dilihat dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Ia menyoroti sejumlah program prioritas pemerintah, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, swasembada pangan, Kampung Nelayan Merah Putih, hingga Sekolah Rakyat.
GMNI Lebak menilai program-program tersebut perlu dievaluasi secara terbuka, khususnya menyangkut ketepatan sasaran, transparansi anggaran, kualitas pelaksanaan, dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Jangan sampai pemerintah terlalu sibuk membicarakan keberhasilan program strategis nasional, sementara persoalan mendasar masyarakat belum terselesaikan. Negara harus hadir menjawab kebutuhan rakyat, bukan sekadar menghadirkan program dengan nama besar,” tegas Musail.
Efisiensi Anggaran Jadi Sorotan
Selain pelaksanaan program prioritas, GMNI Lebak mempertanyakan konsistensi kebijakan efisiensi anggaran, terutama apabila penyesuaian transfer ke daerah berpotensi memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik.
Menurut Musail, penghematan anggaran harus dilakukan secara terukur dan tidak boleh mengorbankan kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta perlindungan sosial.
Ia juga meminta pemerintah memberikan penjelasan terbuka mengenai prioritas belanja negara, termasuk urgensi dan konsekuensi anggaran dari pembentukan atau penambahan struktur kementerian dan lembaga.
“Ketika anggaran daerah mengalami penyesuaian, pemerintah harus memastikan pelayanan publik tidak menjadi korban. Publik juga berhak mengetahui urgensi penambahan struktur pemerintahan, kebutuhan anggarannya, serta manfaat konkretnya bagi masyarakat,” ujarnya.
Bagi GMNI Lebak, persoalan utamanya bukan semata-mata besar atau kecilnya struktur kabinet, melainkan konsistensi pemerintah dalam menetapkan prioritas penggunaan uang negara.
Kemiskinan dan Hak Dasar Rakyat Harus Diutamakan
GMNI Lebak juga menekankan bahwa persoalan kemiskinan, kerentanan pangan, keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan, serta kebutuhan tempat tinggal layak harus menjadi perhatian utama pemerintah.
Musail berpandangan, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur perlu diiringi dengan upaya nyata untuk memperluas lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, serta memperkecil kesenjangan pelayanan publik.
Dalam konteks Kabupaten Lebak, ia mendorong agar kebijakan pemerintah pusat mampu menjawab kebutuhan masyarakat di daerah, terutama dalam memperbaiki infrastruktur dasar, memperluas kesempatan ekonomi, dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan.
GMNI Lebak juga meminta pemerintah memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah agar kebijakan nasional tidak hanya berorientasi pada target administratif, tetapi mempertimbangkan kondisi riil masyarakat di setiap wilayah.
Minta Evaluasi Program Berbasis Data
Untuk memastikan program strategis nasional berjalan sesuai tujuan, GMNI Lebak mendorong evaluasi yang terukur dan transparan.
Program MBG, misalnya, perlu dinilai berdasarkan kualitas gizi, keamanan pangan, ketepatan penerima manfaat, dan transparansi pembiayaan. Sementara itu, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih perlu dievaluasi dari sisi tata kelola, keberlanjutan usaha, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Adapun program swasembada pangan, Kampung Nelayan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat perlu diukur berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan petani, pendapatan nelayan, serta peningkatan akses dan kualitas pendidikan.
Musail menegaskan, kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari kontrol masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi.
“Jika program memang berhasil, tunjukkan data dan dampaknya. Jika masih bermasalah, akui kekurangannya dan lakukan perbaikan. Kritik bukan bentuk penolakan terhadap pembangunan, melainkan tanggung jawab untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai kepentingan rakyat,” katanya.
GMNI Lebak Dorong Koreksi Arah Kebijakan
Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, GMNI Lebak meminta pemerintah mengevaluasi prioritas anggaran, menjaga kualitas pelayanan publik di daerah, memperkuat pengawasan program strategis nasional, serta memastikan pemenuhan hak dasar masyarakat menjadi orientasi pembangunan.
Musail menegaskan, pemerintah perlu membuktikan keberpihakannya melalui kebijakan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan hanya melalui pengumuman program dan laporan administratif.
“Pembangunan harus diukur dari sejauh mana negara mampu mengurangi ketimpangan, mengangkat martabat manusia, dan memastikan rakyat memperoleh hak-hak dasarnya. Anggaran negara harus benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (*)
