Caption: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi V DPR RI yang digelar di Ruang Rapat Komisi V, Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta, Selasa (27/1/2026)
INFORUHAY JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Lebak menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi V DPR RI yang digelar di Ruang Rapat Komisi V, Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
RDPU tersebut membahas isu pembangunan infrastruktur, kebencanaan, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Dalam forum tersebut, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyatakan kesiapan untuk membangun 221 unit hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak banjir bandang Lebakgedong tahun 2020.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asda) II Setda Kabupaten Lebak, Rahmat, mengatakan RDPU dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Lebak, Pemerintah Provinsi Banten, DPRD Provinsi Banten, DPRD Kabupaten Lebak, serta kementerian dan lembaga terkait.
“RDPU ini menjadi sarana koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mendorong percepatan pembangunan, khususnya dalam penanganan pascabencana,” kata Rahmat saat dihubungi, Selasa (27/1/2026).
Anggaran Rp59 Miliar
Rahmat menjelaskan, berdasarkan kesepakatan bersama Komisi V DPR RI dan Kementerian PKP, pembangunan hunian tetap tersebut akan didanai melalui anggaran sebesar Rp59 miliar.
“Anggaran itu mencakup perencanaan, pembangunan fisik rumah, serta pengawasan pelaksanaan pembangunan hunian tetap,” ujarnya.
Pembangunan 221 unit hunian tetap direncanakan mulai dilaksanakan pada tahun 2026 sebagai bagian dari program pemulihan pascabencana di Kecamatan Lebakgedong, Kabupaten Lebak.
Pemkab Lebak Harap Realisasi Cepat
Pemerintah Kabupaten Lebak berharap komitmen tersebut dapat segera direalisasikan agar masyarakat terdampak memperoleh kepastian hunian yang layak dan aman.
“Program hunian tetap ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang bagi warga terdampak banjir bandang Lebakgedong,” pungkas Rahmat. (*)
