INFORUHAY LEBAK – Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DiskominfoSP) Kabupaten Lebak, memperkuat peran Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) sebagai garda terdepan dalam menangkal hoaks dan disinformasi melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Media Sosial yang digelar pada Kamis (30/7/2026).
Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas anggota KIM agar mampu menyebarluaskan informasi publik yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus menjadi penyeimbang di tengah maraknya penyebaran informasi yang belum terverifikasi di ruang digital.
Kepala DiskominfoSP Kabupaten Lebak, Anik Sakinah, mengatakan KIM memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat sekaligus membantu menangkal penyebaran hoaks.
“KIM merupakan mitra pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi mengenai program dan kinerja pembangunan kepada masyarakat,” ujar Anik melalui siaran persnya yang diterima Inforuhay. Jumat (31/7/2026).
Sementara itu, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) DiskominfoSP Lebak, Sehabudin, menjelaskan penguatan kelembagaan KIM menjadi langkah penting untuk meningkatkan literasi digital masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi palsu.
Menurutnya, anggota KIM diharapkan mampu menjadi penyambung informasi resmi pemerintah, melakukan verifikasi informasi sebelum disebarluaskan, serta mengedukasi masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial.
Bimtek tersebut juga menghadirkan Ketua Indonesia Content Creator Network (ICCN) Banten, Novianus Selva atau Rambo Banten, sebagai narasumber. Ia membekali peserta dengan strategi membuat konten digital yang informatif, menarik, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
“Konten yang baik adalah konten yang bermanfaat, menjawab kebutuhan masyarakat, serta dikemas secara sederhana agar mudah dipahami,” katanya.
Melalui kegiatan ini, DiskominfoSP Kabupaten Lebak berharap kapasitas anggota KIM semakin kuat sebagai agen literasi digital dan mitra pemerintah dalam menangkal hoaks, sehingga masyarakat memperoleh informasi yang benar, terpercaya, dan pembangunan daerah dapat tersampaikan secara efektif hingga ke tingkat desa. (*)
