INFORUHAY LEBAK – Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Lebak dan insan pers dinilai tidak cukup hanya diwujudkan melalui publikasi program pembangunan. Pers juga memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pembangunan agar kebijakan dan program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DiskominfoSP) Kabupaten Lebak bersama 12 organisasi wartawan di Kantor DiskominfoSP Lebak, Rabu (19/8/2026). Kemarin.
Forum tersebut menjadi ruang komunikasi antara pemerintah dan organisasi wartawan untuk membahas berbagai isu strategis pembangunan, mulai dari ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, infrastruktur hingga pengembangan kawasan perkotaan di tingkat kecamatan.
Kepala DiskominfoSP Kabupaten Lebak, Anik Sakinah, menegaskan media mempunyai posisi strategis dalam menyampaikan informasi pembangunan sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial.
“Media memiliki peran strategis dalam menyebarluaskan informasi pembangunan sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial di tengah masyarakat,” ujar Anik.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa hubungan pemerintah dan pers harus ditempatkan dalam kerangka kemitraan yang sehat. Pemerintah membutuhkan media untuk menyampaikan informasi kepada publik, sementara masyarakat membutuhkan pers untuk mendapatkan informasi yang akurat sekaligus mengawasi kebijakan pemerintah.
Karena itu, sinergi tidak boleh bergeser menjadi sekadar hubungan publikasi. Pers tetap dituntut kritis terhadap setiap kebijakan, menguji informasi, mengonfirmasi fakta di lapangan, serta menyampaikan persoalan masyarakat secara objektif dan berimbang.
Ketua PWI Kabupaten Lebak, RA Sudrajat, menyampaikan bahwa pers memiliki fungsi yang berbeda dengan pemerintah, namun keduanya dapat saling melengkapi dalam pembangunan daerah.
“Pers harus tetap kritis dan independen, tetapi pada saat yang sama juga dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat secara objektif dan berimbang,” katanya.
Di tengah agenda pembangunan Lebak RUHAY, fungsi kontrol sosial menjadi semakin penting. Setiap program pemerintah perlu diketahui masyarakat, tetapi pada saat yang sama juga harus terbuka terhadap kritik dan evaluasi.
Dengan demikian, ukuran keberhasilan sinergi pemerintah dan pers bukan hanya seberapa banyak program pembangunan diberitakan, melainkan seberapa jauh informasi tersebut mampu membuka ruang partisipasi, pengawasan dan koreksi publik.
Forum bersama 12 organisasi wartawan di Lebak diharapkan menjadi awal dari pola komunikasi yang lebih terbuka. Pemerintah dapat menyampaikan capaian dan kebijakan, sementara pers tetap menjalankan fungsi jurnalistik secara independen demi kepentingan masyarakat. (*)
