Caption: Puluhan masa dari Aliansi Masyarakat Lebak Bersatu tengah menyampaikan aspirasi dan tuntutan soal kebijakan penerapan e-parking.
INFORUHAY LEBAK – Penerapan e-parking di Pasar Rangkasbitung kembali mendapat sorotan. Aliansi Masyarakat Lebak Bersatu meminta Pemerintah Kabupaten Lebak mengevaluasi sistem tersebut sebelum menetapkan mitra pengelola baru.
Aksi digelar di Kantor Dinas Perdagangan dan Industri (Indag) Kabupaten Lebak, Kamis (17/9/2026). Massa menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari tarif parkir, dampak terhadap aktivitas jual-beli, hingga kepastian tanggung jawab apabila terjadi kehilangan kendaraan.
Orator aksi, Muhammad Fahmi Faizal, mengatakan evaluasi diperlukan karena kebijakan e-parking dinilai tidak hanya berkaitan dengan retribusi daerah, tetapi juga berdampak langsung kepada pedagang, pelaku usaha dan konsumen.
“Yang terkena dampak itu bukan Indag, tapi pedagang dan pelaku usaha,” ujar Fahmi.
Massa juga mempertanyakan sosialisasi mengenai penerapan e-parking, termasuk tarif, manfaat dan perlindungan bagi pengguna jasa parkir.
Persoalan keamanan kendaraan menjadi salah satu tuntutan utama. Fahmi meminta pemerintah memastikan adanya mekanisme tanggung jawab yang jelas apabila terjadi kehilangan kendaraan di area parkir.
Ia juga mendorong agar calon mitra memiliki perlindungan asuransi serta kemampuan finansial untuk menanggung risiko kerugian pengguna.
“Apakah perusahaan yang bermitra ini bonafit atau tidak, yang mampu meng-cover ketika ada kerugian,” katanya.
Fahmi menegaskan, apabila hasil evaluasi menunjukkan e-parking tidak memberikan manfaat bagi masyarakat, kebijakan tersebut diminta untuk dipertimbangkan kembali.
“Kami menuntut untuk dicabut sekalian. Jangan sampai ada e-parking kalau dirasa tidak ada manfaatnya bagi masyarakat Lebak, hanya menjadi beban,” ujarnya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Sekretaris Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Lebak, Bayu Hadiana, mengatakan masa kerja sama pengelolaan e-parking yang berjalan saat ini akan berakhir pada Oktober 2026.
Saat ini, Indag tengah melakukan proses pemilihan mitra pengelola baru. Dari tujuh calon mitra yang mengikuti tahapan awal, sebanyak tiga calon telah masuk tahap presentasi.
“Hari ini presentasi dari masing-masing calon mitra, dari tujuh jadi tiga. Nanti ke depan kita akan rapat kembali dan mudah-mudahan terpilih satu mitra yang memang jauh lebih baik dari yang sebelumnya,” kata Bayu.
Menurut Bayu, berbagai kekurangan dalam pengelolaan sebelumnya telah menjadi bahan evaluasi. Persoalan tersebut juga disampaikan kepada tiga calon mitra dalam tahapan presentasi.
“Mereka memberikan gambaran bagaimana cara mengantisipasi apa saja yang menjadi kekurangan sebelumnya,” ujarnya.
Bayu memastikan aspek kinerja dan tanggung jawab mitra akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
Selain itu, pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap kinerja mitra. Evaluasi awal dilakukan selama tiga bulan pertama, kemudian dilanjutkan dengan rekonsiliasi secara berkala setiap tiga bulan.
“Tiga bulan pertama kita lihat bagaimana cara mereka bekerja ketika pertama kali. Kemudian nanti setelah mulai melaksanakan, tiga bulan sekali kita akan laksanakan rekon dengan mereka,” katanya.
Bayu menegaskan pengelolaan e-parking tidak semata-mata diarahkan sebagai sumber retribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, sistem parkir juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung aktivitas ekonomi di kawasan Pasar Rangkasbitung.
Dengan masa kerja sama pengelola lama yang akan berakhir pada Oktober, perhatian kini tertuju pada proses penetapan satu dari tiga calon mitra.
Evaluasi terhadap tarif, keamanan kendaraan, mekanisme perlindungan pengguna serta dampak terhadap aktivitas perdagangan menjadi sejumlah persoalan yang diminta masyarakat masuk dalam perjanjian kerja sama pengelolaan e-parking berikutnya. (*)
