Caption: Gambar (ilustrasi)p
INFORUHAY LEBAK – Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Lebak, Banten, mencapai Rp2,18 triliun hingga 30 Oktober 2026. Angka tersebut setara 83,03 persen dari target pendapatan sebesar Rp2,63 triliun.
Berdasarkan data Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Lebak, total pendapatan yang berhasil dihimpun tercatat Rp2.189.333.213.137,70. Dengan capaian tersebut, masih ada sekitar Rp447,31 miliar yang harus dikejar hingga akhir tahun anggaran.
Di tengah upaya mengejar target pendapatan, BKAD kini memprioritaskan pengamanan arus kas daerah untuk memastikan kewajiban pembayaran pemerintah tidak mengalami kendala.
Sekretaris BKAD Kabupaten Lebak, Agung Budi Santoso, mengatakan pihaknya tengah menjaga stabilitas keuangan daerah agar tidak terjadi gagal bayar hingga akhir 2026.
“Saat ini BKAD fokus untuk mengamankan cash flow sehingga tidak ada gagal bayar hingga akhir tahun,” kata Agung melalui pesan WhatsApp, Senin (2/11/2026).
Menurut Agung, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah tersebut dilakukan dengan meminta organisasi perangkat daerah (OPD) pengelola pendapatan meningkatkan upaya penagihan.
TAPD menargetkan realisasi pendapatan daerah hingga akhir tahun dapat melampaui 95 persen dari target yang telah ditetapkan.
Dari keseluruhan pendapatan, sektor transfer masih mendominasi dengan realisasi sekitar Rp1,78 triliun atau 81,67 persen. Sementara PAD tercatat sebesar Rp401,33 miliar atau 18,33 persen. Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah mencapai Rp801.423.
Pada sektor PAD, penerimaan dari retribusi daerah menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi Rp197,92 miliar atau 70,70 persen. Disusul pajak daerah sebesar Rp188,62 miliar atau 71,18 persen.
Sementara itu, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan telah mencapai Rp5,47 miliar atau 102,92 persen. Adapun lain-lain PAD yang sah terealisasi Rp9,31 miliar atau 120,44 persen.
Capaian tersebut menunjukkan sejumlah komponen PAD telah melampaui target. Namun, pemerintah daerah masih perlu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan lainnya untuk menutup selisih target yang tersisa.(*)
