INFORUHAY LEBAK – Isu terkait gaya kepemimpinan Bupati Lebak, mencuat usai insiden walkout Wakil Bupati dalam acara Halalbihalal pada Senin, 30 Maret 2026.
Namun, sejumlah fakta di lapangan menunjukkan bahwa kepemimpinan daerah tetap berjalan dengan pendekatan dialogis dan berorientasi pada hasil kerja nyata.
Sorotan publik terhadap Pemerintah Kabupaten Lebak meningkat setelah peristiwa walkout yang melibatkan Wakil Bupati dalam agenda Halalbihalal.
Isu tersebut kemudian berkembang, termasuk mengenai intensitas kehadiran Bupati Lebak di luar daerah serta tudingan sikap anti-kritik.
Menanggapi hal itu, berbagai data menunjukkan bahwa aktivitas Bupati di Jakarta merupakan bagian dari strategi koordinasi dan percepatan program pembangunan.
Agenda tersebut difokuskan pada upaya jemput bola anggaran serta sinkronisasi kebijakan dengan pemerintah pusat.
Salah satu hasil konkret dari langkah tersebut adalah percepatan implementasi program Local Service Delivery Improvement Project (LSDP). Program ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Dalam Negeri dengan dukungan hibah dari Bank Dunia.
Kabupaten Lebak sendiri terpilih sebagai salah satu dari 30 daerah percontohan nasional dalam proyek tersebut, dengan fokus pada pengelolaan sampah modern atau solid waste management.
Program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus menjawab persoalan lingkungan di daerah.
Di sisi lain, tudingan bahwa pemerintah daerah menutup diri terhadap kritik dinilai tidak sejalan dengan fakta di lapangan. Pada 2 Maret 2026, Bupati Lebak Moch. Hasbi Asyidiki Jayabaya menerima audiensi mahasiswa yang tergabung dalam Forum Cipayung Plus di Gedung Negara Kabupaten Lebak.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi serta masukan konstruktif dari mahasiswa sebagai bagian dari evaluasi kebijakan pembangunan daerah.
Langkah tersebut dinilai menjadi indikator bahwa pemerintah daerah tetap membuka ruang dialog dan tidak alergi terhadap kontrol sosial.
Aspirasi publik disebut menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan.
Selama satu tahun masa kepemimpinan Hasbi-Amir, sejumlah capaian juga tercatat, di antaranya peningkatan cakupan jaminan kesehatan serta perbaikan infrastruktur di wilayah pedesaan.
Di tengah perkembangan era digital, indikator kinerja kepala daerah tidak lagi semata diukur dari kehadiran fisik, melainkan dari efektivitas kebijakan dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Lebak saat ini dinilai tengah mengarah pada transformasi birokrasi yang lebih adaptif, transparan, dan responsif terhadap dinamika pembangunan.
Dengan berbagai capaian dan pendekatan komunikasi yang dilakukan, isu terkait kepemimpinan dinilai perlu dilihat secara utuh berdasarkan data dan hasil kerja di lapangan, bukan semata persepsi yang berkembang. (*)
