INFORUHAY SERANG – Anggota DPRD Provinsi Banten, Musa Weliansyah, mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindik) Provinsi Banten segera memberikan penjelasan resmi terkait mencuatnya isu dugaan 11 ribu siswa SMK fiktif yang disebut berpotensi memengaruhi penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Menurut Musa, keterbukaan data menjadi langkah penting agar polemik tersebut tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.
“Total jumlah siswa SMK se-Provinsi Banten berdasarkan data Dapodik per 11 Juli 2026 harus dibuka. Jika memang muncul isu 11 ribu siswa fiktif, Dindik Banten harus segera memberikan klarifikasi agar persoalan ini tidak berkembang menjadi informasi yang liar,” kata Musa, Kamis (16/7/2026).
Ia meminta pemerintah provinsi membuka data realisasi penyaluran Dana BOS yang disesuaikan dengan jumlah peserta didik yang tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Menurutnya, transparansi diperlukan untuk memastikan anggaran negara disalurkan sesuai jumlah siswa yang benar-benar ada.
“Jika memang terjadi manipulasi data siswa untuk memperoleh Dana BOS lebih besar, saya minta Inspektorat segera melakukan audit investigatif terhadap seluruh SMA dan SMK di Banten,” tegasnya.
Musa menjelaskan, berdasarkan perhitungan yang mengacu pada data Dapodik, estimasi kebutuhan Dana BOS untuk jenjang SMK seharusnya sekitar Rp412.790.400.000, bahkan nilai tersebut masih berpotensi berkurang karena adanya siswa yang meninggal dunia, pindah, atau berhenti sekolah.
Sementara itu, dokumen pagu anggaran yang beredar menunjukkan nilai sekitar Rp432 miliar. Menurutnya, selisih pagu dengan hasil perhitungan berdasarkan Dapodik memang dapat terjadi karena sejumlah faktor, seperti proyeksi penerimaan peserta didik baru atau perubahan jumlah siswa pada tahun berjalan.
Namun demikian, Musa menilai jika benar selisih tersebut setara dengan sekitar 11 ribu siswa, maka angkanya sudah terlalu besar sehingga perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik.
“Saya memahami pagu anggaran tidak selalu sama persis dengan jumlah siswa yang tercatat di Dapodik karena ada proyeksi peserta didik baru maupun faktor lainnya. Tetapi jika selisihnya sampai setara sekitar 11 ribu siswa, menurut saya itu sangat jomplang dan tidak rasional. Karena itu perlu ada penjelasan resmi agar tidak menimbulkan kecurigaan publik,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten belum memberikan keterangan resmi terkait isu dugaan 11 ribu siswa fiktif maupun perbedaan antara pagu anggaran dan data Dapodik. Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak terkait guna memenuhi prinsip keberimbangan dalam pemberitaan. (*)
