Caption : HMI tengah menyampaikan aspirasi di Polda Banten.
INFORUHAY SERANG — Aliansi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) se-Banten yang terdiri dari cabang Serang, Pandeglang, dan Lebak melayangkan kritik terbuka terhadap kepemimpinan dan kinerja Polda Banten.
Mereka menilai penegakan hukum di wilayah tersebut perlu dievaluasi menyeluruh karena dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip transparansi, profesionalitas, dan keadilan.
Ketua Umum HMI Cabang Lebak, Ananda Widyanugraha, menegaskan bahwa aparat penegak hukum harus menjunjung tinggi keterbukaan serta menjamin kebebasan berpendapat sebagai bagian dari demokrasi.
“Penegakan hukum tidak boleh berjalan tertutup dan represif. Transparansi dan perlindungan terhadap hak berpendapat harus menjadi prioritas,” ujar Ananda dalam keterangan resminya.
HMI juga menyoroti dugaan tindakan represif terhadap aktivis saat aksi unjuk rasa pada Agustus 2025. Menurutnya, respons aparat terhadap kritik publik menjadi indikator penting kualitas demokrasi.
“Kritik adalah hak warga negara. Jika direspons dengan tekanan, maka yang terancam bukan hanya aktivis, tetapi juga kualitas demokrasi,” tegasnya.
Selain itu, HMI mempertanyakan keterbukaan informasi dalam penanganan sejumlah perkara pidana yang menjadi perhatian publik di Banten.
Minimnya transparansi serta lambannya penyampaian perkembangan kasus dinilai berpotensi memicu spekulasi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
“Publik berhak mengetahui proses hukum yang berjalan. Tanpa keterbukaan, kepercayaan akan terus tergerus,” katanya.
HMI menekankan pentingnya akuntabilitas dalam setiap tahapan proses hukum sebagai indikator profesionalitas lembaga penegak hukum.
Mereka mendorong penguatan komunikasi publik dan mekanisme keterbukaan informasi sebagai bagian dari reformasi institusi.
Merujuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, HMI mengingatkan bahwa Polri memiliki mandat untuk bertindak profesional, transparan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
“Jika kepemimpinan tidak mampu memastikan prinsip itu berjalan konsisten, maka evaluasi harus dilakukan,” ujar Ananda.
HMI Banten berharap kritik tersebut menjadi momentum perbaikan bagi Polda Banten dalam mewujudkan penegakan hukum yang akuntabel dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (*)
