INFORUHAY JAKARTA – Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru madrasah, menyusul masih dominannya guru non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) di lingkungan Kementerian Agama.
Berdasarkan data Kementerian Agama, dari total 1.157.050 guru, sebanyak 796.418 orang atau 68,8 persen masih berstatus non-ASN. Sementara itu, 360.632 guru atau 31,2 persen telah berstatus ASN. Mayoritas guru non-ASN tersebut bertugas di madrasah.
Menag menyebut kondisi tersebut menjadi perhatian serius pemerintah. Ia menargetkan percepatan peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru, salah satunya melalui program sertifikasi.
“Pemerintah menargetkan penuntasan sertifikasi bagi 467.353 guru berpendidikan S1 dalam waktu dua tahun,” ujar Nasaruddin Umar.
Untuk mendukung target tersebut, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp11,59 triliun agar para guru dapat segera memperoleh sertifikat pendidik dan berhak menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG).
Selain itu, Menag juga menyoroti peningkatan signifikan jumlah peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan. Jika pada 2024 tercatat 29.933 guru, maka pada 2025 jumlahnya melonjak menjadi 206.411 guru.
Tak hanya itu, pemerintah juga mengusulkan peningkatan bantuan insentif bagi guru yang belum tersertifikasi dan belum inpassing, dengan skema setara Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
Menurut Menag, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan kepastian status serta meningkatkan kesejahteraan guru, khususnya yang masih berstatus non-ASN.
Kementerian Agama juga terus berkoordinasi dengan kementerian terkait dalam mendorong pengangkatan guru honorer madrasah menjadi pegawai pemerintah melalui skema PPPK.
Dengan berbagai kebijakan tersebut, pemerintah berharap kualitas pendidikan madrasah dapat terus meningkat seiring dengan membaiknya kesejahteraan dan profesionalisme para guru.(*)
