INFORUHAY LEBAK – Peretasan situs resmi DPRD Kabupaten Lebak, menjadi sorotan publik dan dinilai sebagai peringatan keras atas lemahnya sistem keamanan digital pemerintah daerah.
Insiden ini memicu desakan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap pengelolaan sistem informasi di lingkungan pemerintahan.
Koordinator Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala), Rohimin, menegaskan bahwa peretasan tersebut tidak boleh dianggap sebagai gangguan teknis semata.
Ia menyebut, kejadian ini merupakan momentum penting untuk melakukan pembenahan total, khususnya di Sekretariat DPRD dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Lebak.
“Ia menilai, peretasan ini harus menjadi momentum evaluasi total, khususnya bagi Sekretariat DPRD dan Diskominfo. Pemerintah daerah tidak boleh menyepelekan ancaman siber yang kini semakin kompleks,” ujar Rohimin, Sabtu (2/5/2026).
Menurutnya, evaluasi yang dilakukan harus bersifat komprehensif dan berkelanjutan. Tidak hanya memperbaiki tampilan atau sistem yang terdampak, tetapi juga mencakup audit keamanan siber secara menyeluruh, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan infrastruktur teknologi informasi.
Rohimin menilai, pola penanganan yang selama ini cenderung reaktif harus diubah menjadi langkah antisipatif. Pasalnya, ancaman serangan siber terus berkembang dengan metode yang semakin canggih dan berpotensi menimbulkan dampak lebih luas, termasuk kebocoran data penting milik pemerintah maupun masyarakat.
“Kalau tidak dibenahi secara serius, bukan tidak mungkin kejadian serupa akan terulang dengan risiko yang lebih besar,” katanya.
Selain itu, Kumala juga mendorong adanya transparansi dari pemerintah daerah terkait dampak peretasan yang terjadi. Publik, kata dia, berhak mengetahui sejauh mana gangguan sistem, potensi kebocoran data, serta langkah pemulihan yang tengah dilakukan.
Ia juga menyinggung pentingnya efektivitas penggunaan anggaran teknologi informasi di lingkungan Pemkab Lebak. Menurutnya, besarnya anggaran harus sejalan dengan kualitas sistem keamanan yang dibangun.
“Jangan sampai anggaran IT besar, tapi sistem keamanannya lemah. Ini harus jadi bahan evaluasi serius,” tegasnya.
Rohimin menambahkan, di era digital saat ini, keamanan siber menjadi aspek krusial dalam menjaga kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah berbasis digital. Jika tidak segera dibenahi, kepercayaan masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik bisa semakin menurun.
“Keamanan digital sekarang sama pentingnya dengan keamanan fisik. Pemerintah harus benar-benar serius membangun sistem yang kuat dan aman,” pungkasnya. (*)
